Haltim – Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Maluku Utara, Abner Nones, mendorong penguatan peran intelektual organisasi. PIKI diharapkan mampu menghadirkan gagasan dan solusi dalam merespons persoalan pemerintahan maupun masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Abner saat Konferensi Cabang PIKI Kabupaten Halmahera Timur, Senin 2 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gereja Maulango, Desa Buli Asal, Kecamatan Maba.
Abner menegaskan, PIKI harus membangun tradisi diskusi intelektual dalam bidang politik dan pemerintahan. Organisasi juga perlu memberikan pemikiran konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
“PIKI memiliki tanggung jawab untuk membangun tradisi diskusi intelektual, baik dalam bidang politik, pemerintahan, maupun implementasi kebijakan publik,” kata Abner.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak cukup hanya melalui demonstrasi atau pendekatan konfrontatif. Kader PIKI perlu menyusun kritik berdasarkan kajian serta menawarkan alternatif penyelesaian.
Abner juga mengingatkan pentingnya pemahaman kader terhadap fungsi dan kewenangan lembaga pemerintahan. Pemahaman tersebut diperlukan agar penyampaian kritik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia secara khusus menyinggung fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut perlu dipahami sebagai landasan dalam menyikapi dinamika politik dan pemerintahan daerah.
Selain tata kelola pemerintahan, Abner menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Maluku Utara. Salah satunya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Ia berharap PIKI dapat mengkaji persoalan tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran intelektual harus diwujudkan melalui kritik yang disertai alternatif solusi bagi pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Abner juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam organisasi. Ia berharap PIKI terus memberikan ruang kepada generasi berikutnya untuk mengembangkan kapasitas dan kepemimpinan.
Menurut Abner, penguatan organisasi intelektual membutuhkan kerja sama antarlembaga dan pertukaran gagasan. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas diskursus publik serta melahirkan pemikiran untuk menjawab tantangan pembangunan Maluku Utara.
Ia menambahkan, keberadaan PIKI di Halmahera Timur perlu dimanfaatkan untuk memperkuat budaya berpikir kritis. Organisasi diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sumber: RRI Ternate
Komentar