Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara mengapresiasi sejumlah terobosan dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.
Apresiasi tersebut diberikan kepada Pelaksana Tugas Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, bersama jajarannya yang dinilai menunjukkan komitmen dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur di wilayah Maluku Utara.
Ketua DPD IMM Malut, M. Taufan Baba menuturkan, dalam enam bulan terakhir, BPJN Maluku Utara dinilai berhasil mendorong percepatan sejumlah pekerjaan strategis, termasuk penanganan infrastruktur yang telah lama menjadi perhatian masyarakat serta penanganan darurat akibat bencana alam.
Sejumlah pekerjaan yang mendapat perhatian DPD IMM antara lain penanganan longsoran Ngade di Kota Ternate, pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Halmahera Utara, serta penanganan sementara Jembatan Ake Aru yang terdampak bencana.
“BPJN juga mempercepat penyelesaian Jembatan Ake Sakita dan sejumlah jembatan lainnya di Halmahera Utara yang terdampak bencana alam,”ucap Taufan kepada rri.co.id, di Jakarta, Selasa 3 November 2026.
Di sektor jalan, percepatan dilakukan pada ruas Weda–Mafa–Matuting–Saketa. BPJN juga menangani kebakaran hutan di ruas Mafa–Matuting–Saketa serta berkolaborasi dalam penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Takome, Kota Ternate.
Selain itu, penyelesaian pekerjaan lantai Jembatan Kali Oba dan Jembatan Akelamo serta pembangunan Box Culvert Kayu Merah di Kota Ternate turut menjadi bagian dari pekerjaan yang diapresiasi.
Taufan menilai, langkah percepatan tersebut menunjukkan respons BPJN terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga konektivitas antarwilayah.
Pengawasan dan koordinasi
Selain mendorong percepatan pekerjaan, Abdul Hamid Payapo juga dinilai aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Salah satunya melalui pengecekan pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) pada ruas Ngidiho–Lapi di Kabupaten Halmahera Utara.
Pengawasan langsung tersebut dinilai penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan target yang telah ditetapkan.
DPD IMM juga mengapresiasi komunikasi dan koordinasi BPJN dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, dalam membahas kebutuhan serta prioritas pembangunan infrastruktur.
Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga pada upaya menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami memberikan dukungan terhadap kerja BPJN Maluku Utara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan mengawasi jalannya pekerjaan tersebut,”katanya.
Organisasi mahasiswa itu berharap berbagai terobosan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar memberikan manfaat bagi konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di Maluku Utara, terutama di wilayah kepulauan yang membutuhkan konektivitas antardaerah yang lebih baik.
Sumber: RRI Ternate
Komentar