Selama hampir tiga dekade, operasi tambang emas di Halmahera Utara telah berjalan tanpa henti. Dari perut bumi Gosowong, emas dalam jumlah besar diangkut keluar setiap tahun, memasuki pasar global, memperkaya jaringan kapital pertambangan, dan menjadikan wilayah ini salah satu titik penting industri ekstraktif Indonesia. Tambang tersebut dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM), perusahaan yang kini berada di bawah kendali pengusaha tambang nasional, Haji Romo Nitiyudo Wachjo atau akrab di sapa Haji Robert yang juga merupakan pemilik Indotan Group.
Di tengah operasi industri yang masif itu, lahir sebuah narasi sosial yang terus diproduksi dan direproduksi: sosok Haji Robert diposisikan sebagai “ayah bagi rakyat”. Ia digambarkan sebagai tokoh dermawan yang gemar membantu masyarakat, mendukung kegiatan sosial, memberikan bantuan kepada rumah ibadah, hingga membantu berbagai kegiatan komunitas di sekitar wilayah tambang.
Narasi ini begitu kuat hingga hampir menjadi mitos sosial. Sebagian masyarakat memandangnya bukan sekadar pengusaha, tetapi sebagai figur pelindung, seorang “bapak” yang dianggap hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Namun di balik kisah filantropi itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih fundamental dan jarang diajukan secara terbuka: apakah bantuan sosial tersebut sebanding dengan kekayaan emas yang telah diambil dari tanah Halmahera selama hampir 29 tahun?
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik terhadap satu individu. Ia menyentuh inti persoalan yang lebih besar: bagaimana ekonomi politik tambang bekerja, siapa yang mengambil kekayaan alam, dan siapa yang hanya menerima remah-remah filantropi dari sistem ekstraksi yang jauh lebih besar.
Ekstraksi Besar, Narasi Kecil
Tambang emas merupakan salah satu industri paling menguntungkan di dunia. Setiap gram emas yang diangkat dari bumi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan langsung terhubung dengan pasar global. Industri ini tidak hanya memerlukan teknologi tinggi, tetapi juga investasi besar dan jaringan perdagangan internasional yang kompleks.
Namun dalam banyak wilayah tambang di dunia, paradoks yang sama selalu muncul: daerah yang kaya sumber daya justru sering tetap miskin.
Fenomena ini dikenal luas dalam literatur ekonomi politik sebagai resource curse atau kutukan sumber daya.
Dalam penelitian klasiknya, ekonom Jeffrey Sachs dan Andrew Warner (2001) menunjukkan bahwa banyak negara atau wilayah yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan negara yang ekonominya lebih terdiversifikasi. Ketergantungan pada sektor ekstraktif sering menghasilkan ekonomi yang tidak inklusif: keuntungan besar terkonsentrasi pada perusahaan dan elite ekonomi, sementara masyarakat lokal hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang dihasilkan.
Dalam konteks Halmahera Utara, paradoks ini menjadi semakin relevan. Tambang emas Gosowong telah beroperasi hampir tiga dekade, menghasilkan emas dalam jumlah besar. Namun pertanyaan yang perlu diajukan secara jujur adalah: apakah kesejahteraan masyarakat sekitar tambang meningkat secara signifikan selama periode yang sama?
Jika jawabannya masih ambigu, maka narasi tentang keberhasilan tambang perlu ditinjau ulang.
Filantropi sebagai Strategi Legitimasi
Salah satu cara paling efektif bagi perusahaan tambang untuk memperoleh penerimaan sosial adalah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini biasanya mencakup pembangunan fasilitas umum, bantuan pendidikan, dukungan kegiatan sosial, hingga pembangunan rumah ibadah.
Di permukaan, CSR terlihat sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa CSR sering berfungsi lebih sebagai strategi legitimasi sosial daripada mekanisme redistribusi ekonomi yang nyata.
Michael Blowfield dan Jedrzej George Frynas (2005) menjelaskan bahwa dalam banyak kasus di negara berkembang, CSR tidak dirancang untuk mengubah struktur ketimpangan ekonomi antara perusahaan dan masyarakat lokal. Program tersebut lebih sering berfungsi untuk memperkuat citra positif perusahaan dan memastikan bahwa operasi bisnis dapat berjalan tanpa gangguan sosial.
Dalam industri tambang, fenomena ini bahkan lebih jelas. Bantuan sosial sering menjadi bagian dari strategi untuk memperoleh apa yang disebut sebagai social license to operate—izin sosial dari masyarakat agar perusahaan dapat terus beroperasi.
Di sinilah filantropi mulai menjadi problematik. Ketika bantuan sosial dipersonifikasikan kepada figur tertentu, seperti kepada Haji Romo Nitiyudo Wachjo, maka terjadi transformasi makna: tanggung jawab perusahaan berubah menjadi kemurahan hati seorang individu.
Padahal secara prinsip, CSR bukanlah sedekah. Ia adalah kewajiban perusahaan terhadap masyarakat yang ruang hidupnya telah dipakai untuk aktivitas industri.
Mitos “Ayah bagi Rakyat”
Dalam banyak wilayah ekstraktif, perusahaan tidak hanya membangun infrastruktur ekonomi tetapi juga narasi sosial. Salah satu narasi yang paling sering muncul adalah citra pengusaha tambang sebagai “bapak bagi masyarakat”.
Narasi ini memiliki kekuatan simbolik yang besar. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi menghormati figur paternal, sosok “bapak” dipandang sebagai pelindung dan pemberi. Ketika seorang pengusaha tambang memberikan bantuan sosial, ia mudah dipersepsikan sebagai figur yang peduli terhadap rakyat.
Namun dalam kerangka ekonomi politik, narasi paternalistik seperti ini justru menutupi relasi kekuasaan yang sebenarnya.
Hubungan antara perusahaan tambang dan masyarakat bukanlah hubungan keluarga. Ia adalah hubungan ekonomi yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam dalam skala industri.
Ketika figur pengusaha diposisikan sebagai “ayah bagi rakyat”, maka kritik terhadap perusahaan menjadi sulit diajukan. Kritik dianggap sebagai bentuk ketidakberterimaan terhadap kebaikan yang telah diberikan.
Padahal dalam ekonomi modern, hubungan antara perusahaan dan masyarakat seharusnya diukur melalui keadilan distribusi manfaat, bukan melalui hubungan emosional antara “pemberi bantuan” dan “penerima bantuan”.
Enklave Ekonomi Tambang
Dalam kajian ekonomi politik ekstraktif, banyak wilayah tambang berkembang menjadi apa yang disebut sebagai enklave ekonomi. Konsep ini menjelaskan situasi di mana aktivitas produksi terhubung langsung dengan pasar global tetapi tidak terintegrasi secara kuat dengan ekonomi lokal.
Michael Watts (2004) menunjukkan bahwa dalam banyak industri minyak dan tambang di dunia berkembang, keuntungan utama dari ekstraksi sumber daya mengalir keluar melalui jaringan perusahaan internasional dan pusat keuangan global. Sementara itu, wilayah produksi sering tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.
Jika model ini diterapkan pada Halmahera Utara, maka tambang emas Gosowong berpotensi menjadi contoh klasik dari enklave ekstraktif. Emas yang dihasilkan terhubung langsung dengan pasar global, tetapi manfaat ekonominya bagi masyarakat lokal tidak selalu sebanding dengan nilai yang dihasilkan.
Dalam situasi seperti ini, bantuan sosial sering berfungsi sebagai kompensasi simbolik atas ketimpangan distribusi ekonomi yang lebih besar.
Sedekah atau Keadilan?
Pertanyaan paling penting dalam diskusi tentang tambang sebenarnya sangat sederhana: apakah masyarakat hanya menerima sedekah, atau mereka mendapatkan keadilan ekonomi?
Sedekah bersifat sukarela dan sporadis. Ia bergantung pada kemurahan hati pemberi.
Keadilan ekonomi bersifat struktural. Ia memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan yang dihasilkan dari wilayah mereka.
Jika setelah hampir tiga dekade operasi tambang masyarakat masih bergantung pada bantuan sosial untuk kegiatan-kegiatan dasar, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam distribusi manfaat ekonomi.
Narasi tentang pengusaha dermawan mungkin bisa menenangkan kritik dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, masyarakat akan selalu bertanya: mengapa wilayah yang begitu kaya emas tidak otomatis menjadi wilayah yang sejahtera?
Warisan yang Akan Ditinggalkan Tambang
Setiap tambang memiliki umur ekonomi. Pada suatu titik, cadangan mineral akan habis atau tidak lagi menguntungkan untuk ditambang. Ketika itu terjadi, perusahaan akan pergi, dan masyarakat lokal harus menghadapi masa depan tanpa industri yang selama ini mendominasi ekonomi mereka.
Pertanyaan besar yang harus dijawab sejak sekarang adalah: apa yang akan tersisa setelah tambang berhenti beroperasi?
Apakah masyarakat akan memiliki ekonomi lokal yang kuat dan beragam?
Ataukah mereka hanya akan mewarisi bekas-bekas lubang tambang dan kenangan tentang bantuan sosial yang pernah diberikan?
Banyak wilayah tambang di dunia menunjukkan bahwa tanpa perencanaan jangka panjang, ekonomi lokal sering mengalami krisis setelah industri ekstraktif berhenti.
Menggugat Narasi yang Terlalu Nyaman
Narasi tentang “ayah bagi rakyat” mungkin terasa nyaman bagi sebagian pihak. Ia memberikan citra positif bagi perusahaan dan membangun hubungan emosional dengan masyarakat.
Namun narasi tersebut juga memiliki risiko besar: ia membuat masyarakat berhenti mengajukan pertanyaan kritis tentang keadilan ekonomi.
Selama hampir 29 tahun, emas Halmahera telah mengalir keluar dari bumi ini. Nilainya tidak kecil. Ia merupakan bagian dari kekayaan alam yang seharusnya juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat setempat.
Jika kontribusi utama yang terlihat di ruang publik hanya berupa bantuan sosial yang sporadis, maka masyarakat memiliki hak moral untuk bertanya: di mana sebenarnya manfaat besar dari tambang ini?
Penutup: Membongkar Mitos, Menuntut Keadilan
Sejarah industri ekstraktif selalu penuh dengan narasi yang indah: pembangunan, investasi, lapangan kerja, dan filantropi. Namun sejarah juga mencatat sisi lain yang lebih sunyi—tentang wilayah yang sumber dayanya habis, masyarakat yang tetap miskin, dan lingkungan yang rusak.
Dalam konteks Halmahera Utara, sudah waktunya masyarakat membaca ulang seluruh narasi tentang tambang emas yang telah beroperasi hampir tiga dekade.
Bantuan sosial memang penting. Tetapi bantuan sosial tidak boleh dijadikan ukuran utama keberhasilan industri ekstraktif.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah kekayaan alam benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di atasnya.
Jika jawabannya masih meragukan, maka mitos tentang “ayah bagi rakyat” perlu dibongkar. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang pengusaha dari seberapa banyak ia memberi bantuan sosial.
Sejarah akan menilai seberapa adil kekayaan alam dibagikan kepada mereka yang hidup di tanah tempat kekayaan itu diambil.
Penulis: Tiklas Pileser Babua (Penjaga Kolam Ikan)
Komentar