Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mendorong penguatan investasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam North Mollucas Investment Business Forum 2026 di Gamalama Ballroom Hotel Bela, Ternate, Kamis, 29 Oktober 2026.
Forum yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini dihadiri sejumlah kepala daerah, perwakilan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di Maluku Utara. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong iklim investasi yang lebih baik.
Sarbin mengatakan, perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya mineral dalam beberapa tahun terakhir telah menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu wilayah penting dalam rantai pasok industri nasional. Potensi tersebut turut mendukung penguatan industri berbasis sumber daya alam dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, menurut dia, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, tingginya aktivitas industri, atau meningkatnya kapasitas produksi. “Pembangunan juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup,” ujar Sarbin.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara mendorong arah investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan. Investasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sarbin menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan perizinan, pemangkasan proses birokrasi, serta keterbukaan informasi. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemerintah pusat juga perlu terus diperkuat untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.
Menurutnya, digitalisasi telah mempermudah proses pengajuan dan penerbitan izin usaha. Meski demikian, koordinasi antarpihak tetap diperlukan agar perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Selain pelayanan pemerintah, Sarbin juga menyoroti pentingnya persaingan usaha yang sehat. Ia berharap para pelaku usaha dapat membangun kompetisi yang berkualitas tanpa saling menjatuhkan atau menyingkirkan satu sama lain. “Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh secara sehat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” kata Sarbin.
Ia menambahkan, investor membutuhkan lebih dari sekadar informasi mengenai potensi sumber daya alam. Kepastian hukum, kemudahan berusaha, infrastruktur yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, serta jaminan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan investasi di Maluku Utara.
Oleh sebab itu, reformasi pelayanan investasi harus terus dilakukan. Sarbin menegaskan, pelayanan publik tidak boleh menjadi penghambat kegiatan usaha, melainkan harus menjadi bagian dari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia mengakui, Maluku Utara telah mencatat perkembangan positif dari sisi angka pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan pembangunan dan investasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
βPertumbuhan harus terasa dan dirasakan oleh masyarakat. Itu harapan besar kita bersama-sama di masa depan,β ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dan dunia usaha diharapkan tidak hanya berfokus pada fasilitasi perizinan. Keduanya juga perlu memperkuat penyediaan informasi peluang investasi, pemetaan kesiapan proyek, serta berbagai upaya yang dapat meningkatkan daya tarik dan kualitas iklim usaha di daerah.
Sarbin berharap Maluku Utara ke depan tidak hanya dikenal sebagai tujuan investasi karena kekayaan sumber daya alamnya. Daerah ini juga harus mampu menarik investor melalui tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian berusaha, serta kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Sumber: RRI Ternate
Komentar