“Dibalik senyum manis tersimpan Bisnis yang gak boleh kita diemin”
Jujur, gue kadang suka miris sama cara kita, sebagai rakyat, gampang banget dibuat terpesona. Kita lihat pejabat turun ke pasar, bagi-bagi sembako, atau sekedar nanya kabar warga sambil direkam kamera, eh kita langsung loncat kegirangan kayak melihat pahlawan super. Padahal, kalau dipikir-pikir pakai logika sehat, ya wajar dong mereka ngelakuin itu. Itu kan udah tugas dan kewajibannya. Nggak usah pake acung jempol berlebihan, nggak usah pake dibela-belain di kolom komentar.
Apalagi kalau kita ngomongin sosok kayak Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara. Belakangan ini, dia memang lagi naik daun banget. Gaya komunikasinya ramah, sering blusukan, aktif di media sosial, sampai dijuluki “Princess” atau gubernur favorit netizen. Citranya dibangun sedemikian rupa: seorang perempuan tangguh, pengusaha sukses, yang terjun ke politik karena tragedi dan pengen memajukan daerahnya. Keren banget di permukaan.
Tapi, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas, terus coba lo liat ke dalam dompetnya, eh maksud gue ke laporan harta kekayaannya. Karena kalau kita cuma melihat senyum manis dan video-video pencitraan di TikTok, kita bakal kehilangan konteks yang jauh lebih besar. Kita bakal lupa, ada satu fakta yang menurut gue nggak bisa diabaikan gitu aja: dia adalah salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia.
Coba lo cerna angka dari LHKPN-nya. Total kekayaan bersihnya hampir nyentuh Rp 1 Triliun. Tepatnya sekitar Rp 972 Miliar. Lo bayangin, satu triliun itu duit yang gimana? Itu duit yang bisa buat ngegedein puluhan ribu anak yatim, atau bikin sekolah gratis di seluruh Maluku Utara. Sumber kekayaannya? Bukan dari jualan kue atau warisan sawah. Tapi dari kepemilikan saham di entitas bisnis tambang nikel, seperti PT Karya Wijaya, yang punya konsesi di kawasan strategis kayak Pulau Gebe, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
Nah, di sinilah gue mulai ngerasa ada yang janggal. Kita sedang berbicara tentang seorang kepala daerah yang ngatur wilayah, sementara di saat yang sama, dia punya saham gede di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya sendiri. Ini bukan tuduhan pidana, ya. Dia udah transparan melaporkan LHKPN-nya. Dia juga udah membantah kalau dia punya konflik kepentingan. Argumennya klasik: “Izin pertambangan skala besar itu kewenangan pemerintah pusat, bukan gubernur.”
Oke, secara regulasi mungkin bener. Kementerian ESDM yang ngasih IUP. Tapi coba lo pikir lagi pakai nalar sehat. Gubernur itu punya kewenangan buat ngasih rekomendasi tata ruang (RTRW), ngawasin AMDAL atau persetujuan lingkungan di tingkat provinsi, dan yang paling penting, ngawasin pemanfaatan ruang laut. Jadi, meskipun izinnya dari pusat, “kran” di lapangan itu tetap ada di tangan gubernur. Kalau gubernur mau ketat, dia bisa aja nge-review ulang dampak lingkungannya. Tapi kalau dia punya “kepentingan” di bisnis yang sama, apakah kita bisa yakin dia bakal tegas?
Kita seringkali lupa, filsuf kenamaan Jean-Jacques Rousseau pernah bilang kalau asal muasal ketidaksetaraan manusia itu adalah munculnya kepemilikan pribadi, dan kemudian diikuti oleh munculnya hukum yang melindungi si kaya. Dalam konteks ini, ketika seorang pemilik tambang jadi pemimpin daerah, jangan-jangan hukum dan kebijakan yang dibuat nanti malah berbalik melindungi kepentingan bisnisnya sendiri.
Coba lo bayangin simulasi sosialnya. Di Maluku Utara, hilirisasi nikel memang bikin ekonomi tumbuh dua digit. Tapi tumbuh buat siapa? Sektor tambang itu padat modal, bukan padat karya. Warga lokal yang nelayan, yang taninya tercemar, yang lautnya keruh karena sedimen tambang, mereka nggak serta-merta jadi kaya. Mereka cuma dapat limbahnya. Sementara si Gubernur, yang secara pribadi punya saham di industri itu, bisa beli mobil mewah Land Rover, Lexus, sampai Hummer.
Yang paling bikin gue garuk-garuk kepala, nama Sherly Tjoanda sempat jadi studi kasus di forum internasional, tepatnya di Responsible Business and Human Rights Forum PBB di Bangkok. Di forum itu, dia dibahas bukan karena kepintarannya ngatur provinsi, tapi karena dilema transisi energi “hijau”. Dunia lagi butuh nikel buat baterai mobil listrik, tapi di sisi lain, lingkungan Maluku Utara jadi korban. Di balik gemerlap mobil listrik di negara maju, ada warga Pulau Gebe dan Obi yang nggak bisa napas lega karena air dan tanahnya tercemar.
Gue nggak bilang dia jahat. Membangun infrastruktur, ngejar program pendidikan, ngebagusin layanan kesehatan, itu semua wajib hukumnya bagi seorang gubernur. Jangan dikasih tepuk tangan meriah kayak dia baru aja nemuin obat kanker. Itu udah job description dia. Yang justru perlu kita kawal adalah, bagaimana dia mengelola kebijakan lingkungan, sementara dia sendiri adalah pemegang saham tambang terbesar di sana. Apakah dia bisa netral? Atau jangan-jangan, kebaikan-kebaikan yang dia tunjukkan di permukaan itu cuma semacam “uang tutup lubang” biar publik nggak nyorot kerusakan lingkungan yang lebih dalam?
Ekonom asal Prancis, Thomas Piketty, dalam bukunya Capital in the Twenty-First Century, pernah ngebahas soal bagaimana kekayaan yang sudah menumpuk di segelintir orang cenderung tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ini yang disebut sebagai r > g. Artinya, orang kaya yang punya aset modal (seperti tambang) bakal makin kaya, sementara rakyat biasa yang cuma punya tenaga kerja bakal makin tertinggal.
Dalam konteks Sherly Tjoanda, ini pas banget. Dia punya aset modal yang luar biasa besar. Jadi wajar kalau kekayaannya terus meroket. Tapi bahayanya, kalau pemimpin daerah itu udah jadi bagian dari pemilik modal terbesar, maka kebijakan publik yang dia ambil bisa aja nggak lagi pro-rakyat, tapi pro-kepentingan bisnisnya. Kita nggak boleh naif. Politik dan bisnis itu, kalau udah dicampur aduk, rasanya bakal pahit buat rakyat kecil.
Mungkin lo bakal mikir, “Ah, dia kan udah kaya sebelum jadi gubernur. Jadi nggak mungkin dia korupsi.” Ya nggak gitu juga logikanya. Orang kaya nggak otomatis nggak korup. Justru kadang orang kaya punya akses dan alat yang lebih canggih buat ngelindungin asetnya. Kita lihat aja dari rekam jejak keluarganya, ada nama Abdul Gafur Mas’ud (eks Bupati Penajam Paser Utara) yang kena OTT KPK dan divonis penjara atas kasus suap. Jadi, penyakit korupsi itu nggak pandang bulu, dan nggak pandang dompet.
Makanya, gue ngerasa kita harus lebih kritis. Jangan cuma karena Gubernur ini cantik, ramah, dan pandai bikin konten, kita langsung buta sama celah-celah kekuasaannya. Jangan sampai kita cuma jadi penonton yang gampang dibegoin sama pencitraan. Selesai program A dibilang hebat, padahal itu kewajiban. Selesai bantuin warga dibilang mulia, padahal itu pake duit pajak kita semua.
Kita tuh rakyat yang masih susah. Belum tentu bisa makan enak besok, belum tentu bisa bayar SPP anak minggu depan. Jadi, berhenti ngeliat politisi kayak liat selebritis. Mereka semua punya kepentingan. Tugas kita bukan memuja-muji, tapi ngawasin. Nuntut transparansi. Nanya, “Woy, lautku tercemar nih gara-gara tambang, lo yang punya saham tambang, lo mau ngapain?”
Kita nggak perlu benci. Kita cuma perlu sadar. Bahwa di balik senyum miliaran rupiah itu, ada kepentingan bisnis yang nggak boleh kita acuhkan. Kalau kita terus-terusan memuji tanpa batas, ya selamanya kita bakal jadi rakyat yang ditipu dan dibodohi. Buka mata, buka telinga, dan tetep kritis.
Penulis: Naomi Kennedy
Komentar