Ternate β Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperkuat intervensi untuk mengendalikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Lonjakan harga bawang, rica, dan tomat (barito), terutama cabai, menjadi perhatian setelah inflasi tahunan Maluku Utara tercatat mencapai 5,72 persen.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Koordinasi dengan distributor dan pedagang perlu diperkuat agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri Forum Pedagang Peduli Inflasi Maluku Utara di Aula Maitar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis, 29 Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, inflasi tahunan Maluku Utara mencapai 5,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 144,69. Komoditas barito, khususnya cabai atau rica, menjadi salah satu penyumbang tekanan harga.
Salah satu langkah yang mulai ditempuh pemerintah daerah adalah memperluas sumber pasokan dari luar Maluku Utara. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, misalnya, mendatangkan cabai langsung dari Kabupaten Sleman dan Kota Malang.
Sarbin mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang periode akhir tahun yang berpotensi meningkatkan permintaan.
βKami berharap asosiasi pedagang barito tidak merasa dilangkahi oleh pemerintah. Ini murni bentuk kehadiran pemerintah untuk menekan tingginya inflasi dan mengantisipasi lonjakan harga menjelang akhir tahun melalui operasi pasar,β kata Sarbin.
Di hadapan distributor dan pedagang, Sarbin menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh menjadi upaya yang merugikan pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, tetap menghormati kesempatan pedagang memperoleh keuntungan selama berlangsung secara wajar.
Namun, keuntungan tersebut harus disertai tanggung jawab sosial. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan, spekulasi harga, maupun tindakan yang sengaja memperburuk kelangkaan barang kebutuhan pokok.
βKeuntungan yang wajar perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Kita harus membangun praktik perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan,β ujarnya.
Forum tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemasok, distributor, dan pedagang eceran. Sarbin menilai keterbukaan informasi mengenai ketersediaan pasokan dan perkembangan harga penting untuk mencegah gangguan distribusi.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait. Langkah ini diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan Maluku Utara, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, jajaran dinas perdagangan dan pangan kabupaten/kota, pengusaha, pemasok, serta perwakilan pedagang barito.
Sumber: RRI Ternate
Komentar