Ternate – Ketua Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah dan Swasta (LKKPS) Provinsi Maluku Utara (Malut) Sauman Taba S. Hi, meminta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Malut Budi Prasetiyo ST. MT, agar segera evaluasi kinerja ketiga orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Malut, karena dinilai telah gagal dalam menangani proyek puluhan miliar yang sumbernya dariΒ Kementerian Pelerjaan Umum (Kemen PU) APBN Tahun 2025 tersebut.
Proyek BWS tersebut mulai bergulir di Maluku Utara sejak tahun 2025, dengan total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 34miliar. Sayangnya proyek tersebut hingga kini tidak ditangani oleh ketiga oknum PPK tersebut, dan sengaja mereka biarkan begitu saja sehingga proyek itu dilihat sangat terbengkalai saja.
“Ketiga oknum PPK yang harus dievaluasi kinerjanya adalah,Β pertama Muhlis Masud. Muhlis diduga telah gagal mengelola proyek tanggul yang ambruk di desa Sangowo, kecamatan Morotai Timur, kabupaten Pulau Morotai.
Yang kedua, saudara Edi Sukirman. Edi inilah yang menangani sebuah proyek pembangunan embung atau penampung air di kecamatan Pulau Hiri, kota Ternate, proyek itu juga dikabarkan telah ambruk total. Dan yang ketiga adalah, saudara Joni. Joni inilah yang menangani proyek irigasi di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil pantauan dilapangan menunjukan bahwa proyek itu juga ikut rusak parah,” kata Sauman dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (26/10/2026).
Menurut dia, Ketiga oknum PPK ini telah menunjukan kinerjanya yang sangat buruk dalam mengemban amanah dalam penyelenggaraan pembangunan proyek irigasi di provinsi Maluku Utara gagal total.
“Saya rasa mereka bertiga dalam mengerjakan proyek disejumlah daerah di Maluku Utara betut-betul tidak beramanah. Kalau dilihat sih mereka ini belum layak untuk menjalankan tugasnya. ApalagiΒ menangani proyek irigasi yang sumber dananya dari APBN, ini sangat memalukan dan sangat merugikan negara puluhan miliar,” ujar dia dengan nada sesal.
Reporter: Eris
Komentar