Dinas Pendidikan Halbar langganan Temuan,GMNI Minta Evaluasi Kadis.

Sekretaris Caretaker GMNI Halbar, Maykel Flory, (Foto:MF/HM).

Halbar — Sekretaris Caretaker GMNI Halmahera Barat, Maikel Flory, melontarkan kritik keras terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat menyusul temuan serius dalam pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 di SMP Negeri 1 Halmahera Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan pembangunan ruang tata usaha, ruang UKS, hingga fasilitas sanitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang telah direncanakan.

Lebih parah lagi, sebagian pekerjaan justru dialihkan ke sekolah lain tanpa disertai perubahan administrasi yang sah. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian fatal yang tidak bisa ditoleransi dalam pengelolaan anggaran publik.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini kegagalan total dalam perencanaan. Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi dasar seperti kesiapan lahan, tetapi tetap memaksakan program berjalan. Ini mencerminkan pola kerja yang sembrono dan tidak bertanggung jawab,” ujar Maikel Flory, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan bahwa alasan keterbatasan lahan tidak dapat dijadikan pembenaran. Menurutnya, aspek tersebut seharusnya telah diselesaikan sejak tahap perencanaan, bukan dijadikan alasan setelah proyek berjalan dan bermasalah.

Lebih lanjut, Maikel menilai adanya indikasi pelanggaran administratif karena pengalihan lokasi dilakukan tanpa pembaruan dokumen resmi, baik dalam kontrak maupun sistem pelaporan.

“Bukan lagi kelalaian biasa. Ini bentuk pembiaran terhadap kekacauan administrasi yang berpotensi menyeret pada persoalan hukum,” lanjutnya.

Maikel juga menyoroti bahwa persoalan ini bukan yang pertama kali terjadi. Ia menyebut, hampir setiap tahun Dinas Pendidikan Halmahera Barat selalu menjadi langganan temuan pemeriksaan.

“Ini bukan kejadian insidental, ini pola. Kalau setiap tahun ada temuan, berarti ada yang salah secara sistemik, bukan kebetulan,” ujarnya tajam.

Selain itu, ia turut mengkritik lemahnya fungsi pengawasan internal yang dinilai gagal mendeteksi persoalan sejak awal. Pengawasan yang hanya bersifat administratif tanpa verifikasi lapangan dianggap menjadi salah satu penyebab utama berulangnya masalah serupa.

Terpisah, saat di konfirmasi via Whatsapp, Kadis Pendidikan Rosbery Uang menegaskan bahwa pihaknya sudah klarifikasi terkait hal tersebut.

“Yang lalu kan GMNI sudah kasih naik berita, saya sudah klarifikasi itu,” singkatnya.


Reporter: Pres

nama-iklan

Komentar