Ternate – Pemerintah Kota Ternate menyatakan kesiapannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditengah keuangan daerah yang belum stabil untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Koperasi Merah Putih di 78 kelurahan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi I, II, dan III DPRD Kota Ternate, Kamis (21/5/2026).
“Apa yang menjadi semangat dari program Koperasi Merah Putih, diharapkan bisa cepat berjalan, kemudian bisa dirasakan dampaknya langsung ke masyarakat,” kata Rizal.
Rizal menjelaskan, dari 78 Koperasi Merah Putih yang ditargetkan di setiap kelurahan, baru 8 gerai yang telah selesai dibangun. Kedelapan gerai tersebut menggunakan aset milik Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan aset kementerian.
Menurutnya, kendala utama yang menghambat pembangunan adalah ketersediaan lahan di tingkat kelurahan.
“Dalam rapat tadi berkembang, ada beberapa KMP di kelurahan yang belum ada lahannya, sehingga tadi menjadi pembahasan dalam rapat. Masalah krusial dalam KMP di Kota Ternate saat ini adalah lahan,” jelas Rizal.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Rizal telah memerintahkan Kepala BAPPELITBANGDA dan Kepala BPKD untuk segera menggelar rapat koordinasi minggu depan. Langkah ini sesuai amanat Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 April 2026 tentang sinergi pendanaan pemerintah pusat dan daerah.
“Minggu depan saya perintahkan untuk melakukan rapat koordinasi merespon kondisi-kondisi yang ada di lapangan,” tegasnya.
Rizal menambahkan, pihaknya juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan identifikasi kebutuhan KMP di masing-masing kecamatan. Hasilnya akan menjadi dasar tindak lanjut bagi KMP yang belum mendapat lokasi atau terkendala administrasi.
“Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam rangka keberlangsungan Koperasi Merah Putih agar bisa dioperasionalkan,” lanjutnya.
Terkait pendanaan, Rizal menyebut pembangunan KMP untuk saat ini masih menggunakan APBN. Penggunaan APBD akan disesuaikan setelah kebutuhan di lapangan teridentifikasi.
“Untuk sementara masih menggunakan anggaran APBN, sementara penggunaan APBD nanti disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” paparnya.
Rizal memastikan, Pemkot akan terus memantau aktivitas KMP dan melakukan rapat koordinasi per kecamatan minggu depan untuk menyerap permasalahan yang masih terjadi.
Reporter: Sukri
Komentar