Ternate – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi atas kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Keduanya resmi genap setahun memimpin provinsi kepulauan tersebut pada 20 Februari 2026.
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik. DPRD, menurutnya, telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah provinsi serta memberikan catatan dan masukan kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Perjalanan 360 hari ini merupakan momen penting bagi Maluku Utara. Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan langkah baru, sebagai birokrasi yang baru, yang tentunya menjadi harapan ke depan untuk bagaimana Maluku Utara lebih baik,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi di Ternate, Minggu 28 Februari 2026.
Iqbal menilai berbagai program prioritas yang merupakan wujud dari visi dan misi kepala daerah telah berjalan dengan baik di tahun pertama. Beberapa capaian yang disorot antara lain:
• Pendidikan gratis untuk warga Maluku Utara
• Akselerasi layanan kesehatan
• Program Beasiswa Maluku Utara Bangkit
• Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)
• Pembangunan jalan Trans Kie Raha yang menghubungkan Sofifi–Halmahera Timur–Halmahera Tengah
“Kami sebagai pimpinan DPRD memberikan apresiasi kepada Ibu Sherly dan Pak Sarbin atas kepemimpinan selama satu tahun yang telah memberikan perubahan-perubahan yang sangat besar terhadap negeri ini,” ucapnya.
Meski memberikan apresiasi, Iqbal juga menyampaikan catatan penting terkait kondisi ekonomi masyarakat. Ia menekankan agar pemerintah provinsi terus memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan, termasuk pemberdayaan nelayan, petani, serta pengembangan industri kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud menambahkan sorotan terkait peran OPD sebagai eksekutor program pembangunan. Menurutnya, Gubernur perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat eselon II yang dinilai kurang signifikan dalam menjalankan tugasnya.
“Program Gubernur ini kan bagus semua, targetnya bisa tercapai, tetapi jika pembantu gubernur tidak bekerja dengan baik, ya harus dievaluasi. Kalau memang kinerja mereka tidak tercapai, ya diganti,” kata Kuntu.
Ia menegaskan bahwa meski sejumlah program telah berjalan, pengawasan ketat tetap diperlukan agar implementasi di lapangan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sumber: RRI Ternate
Komentar