Tidore – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meninjau langsung pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah rampung di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Senin (2/3/2026).
Sebanyak lima unit rumah yang dibangun melalui program RTLH Tahun Anggaran 2025 itu telah diserahkan kepada warga penerima manfaat.
Dalam peninjauan tersebut, Sherly didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara, Musyrifah Alhadar.
Mengenakan pakaian dinas berwarna khaki, Sherly memeriksa satu per satu bagian rumah, mulai dari ruang tamu hingga dapur.
Ia juga berdialog dengan para penerima bantuan dan menyapa anak-anak di sekitar lokasi.
Kepada sejumlah warga, ia menanyakan kondisi pekerjaan serta penghasilan keluarga.
Menurut Sherly, pembangunan fisik rumah tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kesejahteraan.
Ia menilai sebagian kepala keluarga penerima bantuan masih berada dalam kondisi ekonomi rentan.
“Setelah membangun rumah, ternyata banyak kepala keluarga yang belum memiliki keterampilan. Rata-rata bekerja di kebun milik orang lain dengan pendapatan sekitar Rp 1 juta per bulan,” kata Sherly.
Ia mengatakan, kepemilikan hunian layak perlu diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi keluarga.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, berencana memberikan pelatihan dan sertifikasi keterampilan kepada para penerima bantuan RTLH.
“Kita rencanakan sertifikasi keterampilan supaya mereka punya keahlian dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tetap,” ujarnya.
Sherly mengatakan spesifikasi bangunan telah disesuaikan dengan standar program. Adapun kebutuhan tambahan, seperti perluasan dapur, menjadi tanggung jawab penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah daerah akan menindaklanjuti kebutuhan lain yang belum terpenuhi, seperti pemasangan listrik dan bantuan ternak ayam untuk menambah sumber penghasilan keluarga.
“Yang perlu dibantu itu pemasangan listrik dan bantuan ayam. Nanti kita bantu,” kata dia.
Program RTLH di Desa Kusu mencakup lima unit rumah yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran 2025.
Sherly mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan sekaligus mengevaluasi dampak program terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga penerima.
Sumber: TernateHits
Komentar