Ternate – Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menghadiri Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/2/2026).
Forum yang diinisiasi BI Perwakilan Malut itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, Sri menyoroti tantangan inflasi dan ketahanan pangan di Maluku Utara. Ia mengatakan data terkini menunjukkan tekanan cukup besar pada komponen volatile foods atau kelompok bahan pangan bergejolak.
Menurut dia, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah tercatat tinggi, inflasi pangan tetap menjadi ancaman, terutama menjelang Ramadan 2026.
“Inflasi kita berada di angka 4,8 persen. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi atau Jawa,” kata Sri.
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara memiliki kerentanan logistik akibat faktor cuaca dan keterbatasan distribusi antarwilayah.
Kondisi itu, kata dia, harus diantisipasi dengan memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.
“Inilah alasan mengapa ketahanan pangan bukan lagi sekadar program dinas, melainkan prioritas pertahanan daerah,” ujarnya.
Sri juga menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) sektor pangan agar melakukan transformasi peran. Ia menegaskan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus berfungsi sebagai stabilisator harga.
“BUMD jangan hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mencari laba, tetapi menjadi garda terdepan dalam operasi pasar dan gerakan pangan murah,” kata dia.
Menurut Sri, BUMD perlu berani menjamin harga beli di tingkat petani di wilayah Halmahera, Tidore, hingga Kepulauan Sula agar petani tidak dirugikan praktik tengkulak.
Ia juga meminta optimalisasi fasilitas cold storage dan gudang yang telah dibangun pemerintah daerah untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
Kie Raha Economic Forum turut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku Utara, serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai narasumber. Diskusi difokuskan pada penguatan koordinasi pengendalian inflasi dan strategi menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah kepulauan.
Sumber: TernateHits
Komentar