HarianMalut, Sulsel – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyoroti beberapa tantangan yang masih harus diatasi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satunya adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulawesi Selatan yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, angka perkawinan anak meningkat menjadi 8,09 persen pada 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen.
“Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Kami mengajak para pemimpin daerah untuk menekan angka ini (perkawinan) melalui kerja sama lintas sektor,” kata Arifah dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, (26/5/2025).
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyatakan dukungan penuh terhadap program-program prioritas Kementerian PPPA. “Kami, selaku Pemerintah Provinsi sangat berharap kehadiran Menteri PPPA dapat menghasilkan langkah konkret dan sinergis dalam mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menjawab berbagai persoalan di daerah,” ujar Fatmawati.
Fatmawati mengatakan, pendekatan inovatif perlu diterapkan agar perempuan, anak, dan kelompok inklusi menjadi bagian penting dalam pembangunan. Dia menambahkan, pihaknya terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif.
“Kami mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan. Memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ucapnya.
Menteri PPPA menyampaikan Provinsi Sulawesi Selatan menerima alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik PPA pada 2025. Besarannya lebih dari Rp8 miliar untuk meningkatkan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak.
“Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan kepemimpinan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak terlindungi hari ini,” kata Arifah mengakhiri sambutannya.
KBRN
Komentar