Ternate – Polemik menjelang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku Utara terus mengemuka. Sejumlah kader dan pengurus tingkat kabupaten/kota mempertanyakan proses verifikasi administrasi bakal calon Ketua Umum yang dinilai tidak berjalan secara transparan dan profesional, Senin (1/6/2026).
Salah satu Ketua Umum BPC HIPMI di Maluku Utara yang meminta namanya dirahasiakan menilai Steering Committee (SC) Musdalub HIPMI Maluku Utara perlu menjelaskan secara terbuka dasar kelulusan seluruh bakal calon yang telah ditetapkan lolos verifikasi administrasi.
Menurutnya, terdapat dugaan bahwa salah satu bakal calon Ketua Umum tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam mekanisme organisasi. Namun, bakal calon tersebut tetap dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya.
“Kalau memang ada calon yang tidak memenuhi syarat administrasi, seharusnya digugurkan. Jangan ada perlakuan khusus terhadap kandidat tertentu karena itu dapat merusak proses demokrasi dalam Musdalub,” ujarnya.
Ia mengatakan, berbagai pertanyaan mulai muncul di kalangan kader terkait independensi panitia, khususnya dalam proses pemeriksaan dan penetapan hasil verifikasi administrasi.
Bahkan, kata dia, muncul dugaan adanya konflik kepentingan yang melibatkan salah satu unsur panitia. Dugaan tersebut berkaitan dengan hubungan kekeluargaan antara salah satu anggota tim pelaksana atau tim karateker dengan kandidat yang dinyatakan lolos sebagai calon Ketua Umum.
“Ada dugaan unsur nepotisme yang harus dijelaskan kepada publik dan seluruh kader HIPMI. Informasi yang beredar menyebutkan salah satu sekretaris tim karateker memiliki hubungan keluarga dengan kandidat yang diloloskan. Jika benar, maka hal ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan organisasi,” katanya.
Menurut sumber tersebut, transparansi menjadi hal penting untuk menjaga kredibilitas Musdalub dan memastikan seluruh kandidat memperoleh perlakuan yang setara.
“Kami tidak ingin proses ini diwarnai dugaan KKN dan nepotisme. SC harus bekerja profesional, independen, dan berpegang pada aturan organisasi. Jangan sampai ada kesan bahwa ada kandidat yang diistimewakan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, maka panitia wajib mengambil keputusan sesuai aturan tanpa mempertimbangkan kedekatan personal maupun hubungan keluarga.
“HIPMI adalah organisasi kader dan pengusaha muda yang menjunjung profesionalisme. Karena itu, seluruh tahapan harus bersih dan akuntabel. Jika ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka harus digugurkan demi menjaga marwah organisasi dan kualitas demokrasi internal,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Steering Committee maupun tim karateker HIPMI Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan adanya konflik kepentingan, nepotisme, maupun tudingan bahwa salah satu bakal calon tidak memenuhi syarat administrasi namun tetap dinyatakan lolos verifikasi.
Reporter: Pres
Komentar