HarianMalut, Sofifi – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, meninjau secara langsung lokasi pembangunan dan calon siswa Sekolah Rakyat di Sofifi, Minggu (25/5).
Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Sekolah Rakyat guna memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Peninjauan dimulai di Desa Rioribati, Halmahera Barat, di atas lahan seluas 8 hektare milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah disiapkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen. Sekolah ini direncanakan akan menjadi satuan pendidikan terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
“Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah menyiapkan lahan. Ini menjadi contoh konkret kesiapan daerah dalam menyambut program Sekolah Rakyat. Nantinya sekolah ini akan dibiayai 100 persen oleh APBN dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu pada desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial,” ujar Robben Rico.
Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Desa Kaiyasa dan Ampera, Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan. Di sana, Sekjen dan Gubernur berdialog langsung dengan calon siswa dan orang tua mereka. Salah satu calon siswa, Bayu, berasal dari keluarga sederhana; ayahnya, Nader, bekerja sebagai kuli bangunan, dan ibunya, Nadia, ibu rumah tangga.
Kunjungan disambut hangat oleh masyarakat dan perangkat desa setempat. Robben Rico menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat dan kesiapan Pemerintah Daerah mendukung program ini.
Sementara itu, Gubernur Sherly Laos menyatakan komitmennya mendukung penuh program Sekolah Rakyat. “Kami di daerah siap mendukung sepenuh hati. Ini program luar biasa untuk mencerdaskan generasi muda Maluku Utara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Nilai pembangunan diperkirakan mencapai Rp200 miliar,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Tim dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, serta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk Sekda Samsuddin A Kadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perkim, dan Plt. Kepala Dinas Sosial.
Kunjungan ditutup dengan peninjauan Sekolah Pertanian Menengah Atas di Desa Kusu dan eks gedung Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Sofifi, yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat sementara selama masa pembangunan fasilitas permanen.
KBRN
Komentar