Halbar — Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, mengkritik inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Halmahera Barat di RSUD Jailolo. Ia menilai langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan, bahkan berpotensi menjadi pengalihan isu dari problem serius pengelolaan anggaran rumah sakit, Jumat (10/4/2026).
Menurut Sahrir, yang perlu dibuka ke publik adalah transparansi penggunaan anggaran, bukan sekadar kunjungan seremonial.
“Data sudah jelas. Total belanja BLUD mencapai Rp19,3 miliar, dan belanja obat sekitar Rp4,6 miliar. Tapi kenapa masih terjadi kelangkaan obat? Ini yang harus dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pendapatan RSUD Jailolo yang mencapai lebih dari Rp22 miliar, termasuk dari BPJS. Dengan angka tersebut, kata dia, pelayanan kesehatan seharusnya bisa berjalan optimal.
“Kalau pendapatan besar tapi pelayanan masih bermasalah, berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaannya. Ini tidak bisa ditutup dengan sidak,” ujarnya.
Atas dasar itu, Sahrir mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel, serta mengaudit secara menyeluruh pengelolaan anggaran BLUD, terutama belanja obat.
“Kami minta dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah anggaran digunakan sesuai peruntukan atau ada indikasi penyimpangan,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa langkah tegas, kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Halmahera Barat akan terus menurun.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Ini menyangkut hak dasar atas layanan kesehatan yang layak. Jika ada indikasi penyimpangan, harus diusut tuntas,” tambahnya.
Sahrir menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum.
“Kami tidak akan diam. Ini bentuk tanggung jawab moral agar uang rakyat tidak disalahgunakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, dari pihak RSUD Jailolo belum memberikan keterangan terkait dugaan kelangkaan obat.
Reporter: Pres
Komentar