Jakarta – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk tim khusus untuk menghitung dampak gempa magnitudo 7,6. Langkah ini dilakukan menyusul guncangan yang melanda wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan pembentukan tim menjadi prioritas untuk memperoleh data kerusakan secara menyeluruh. Pendataan tersebut akan menjadi dasar penanganan lanjutan di wilayah terdampak.
“Sesuai petunjuk Bapak Presiden lewat Sekretaris Kabinet, kami tim gabungan dari pusat di bawah koordinasi BNPB ini akan segera hadir. Baik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara,” ujarnya dalam rapat kordinasi secara daring, Kamis, 2 April 2026.
Selain membentuk tim assessment, BNPB juga menginstruksikan seluruh jajaran di daerah bergerak cepat menjangkau masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak gempa.
“Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto
Petugas BPBD bersama TNI dan Polri diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi warga. Mereka juga diimbau memberikan informasi akurat serta menindaklanjuti laporan kerusakan yang ada.
“Di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak. Segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian,” ujarnya.
Setibanya di lokasi, tim akan menggelar rapat lanjutan bersama pemerintah daerah untuk menyusun langkah detail. Koordinasi ini penting guna memastikan seluruh permasalahan penanggulangan bencana dapat ditangani secara efektif.
“Ini adalah rapat awal nanti sesampainya kami disana kita akan rapat lebih rinci dan detail. Untuk membahas, menemukan dan menyelesaikan segala permasalahan penanggulan bencana yang ada di daerah,” kata Suharyanto.
Sumber: RRI Ternate
Komentar