Kesbangpol Halbar Ajak Masyarakat Sukseskan Survei Indeks Harmoni Indonesia 2026

Kaban Kesbangpol, Asnath Sowo, (Foto:AS/HM).

Halbar – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ajakan tersebut menyusul diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.7/e-649/Polpum tanggal 12 Juni 2026 tentang Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026.

Kepala Kesbangpol Halbar, Asnath Sowo, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengukuran IHaI tahun ini akan berlangsung mulai 17 Juni hingga 17 Juli 2026 melalui mekanisme survei elektronik atau e-survei pada daerah prioritas yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan survei tersebut, Kesbangpol Halbar meminta seluruh perangkat daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang menjadi responden sesuai kriteria yang telah ditentukan.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia karena hasil survei ini menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat di daerah,” ujar Asnath Sowo pada keterangan resminya, Senin, (22/6/26).

Kesbangpol juga mengingatkan bahwa tautan e-survei baru dapat diakses dan diisi mulai 17 Juni 2026. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pengisian sebelum tanggal yang telah ditetapkan.

Adapun tautan resmi yang digunakan dalam pelaksanaan survei tersebut adalah [https://surveiihai.neterra.id/s/surveiihai](https://surveiihai.neterra.id/s/surveiihai).

Pemkan Halbar berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.


Reporter: Pres

nama-iklan

Komentar