Haltim – Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur, (Haltim) Maluku Utara, mengecam keras kecelakaan kerja di lingkungan operasional PT. Arumba Jaya Perkasa (AJP) yang kembali menelan korban jiwa.
Insiden ini dinilai bukan peristiwa tunggal, melainkan rangkaian kejadian berulang yang menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Peristiwa terbaru yang merenggut nyawa pekerja terjadi pada Kamis (19/3/2026).
Korban berinisial ET, warga Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan, meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kasus ini menambah daftar kecelakaan fatal di perusahaan itu. Pada Januari 2026, kecelakaan serupa juga dilaporkan terjadi di area jalan hauling kilometer 18 milik PT Arumba Jaya Perkasa.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Haltim, Julfikram Hi. Idris, melalui Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Riskam Hapsi, menilai berulangnya insiden tersebut mencerminkan kelalaian serius perusahaan serta lemahnya pengawasan dari lembaga terkait.
“Pembiaran terhadap kecelakaan yang terus berulang ini menunjukkan kegagalan kolektif, baik dari perusahaan maupun pengawas, termasuk DPRD,” kata Riskam.
Organisasi itu mendesak DPRD Halmahera Timur segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta DPRD memanggil manajemen PT Arumba Jaya Perkasa melalui rapat dengar pendapat terbuka, membentuk panitia khusus untuk mengusut rangkaian kecelakaan kerja, serta menggunakan kewenangan politik untuk menjatuhkan sanksi atau merekomendasikan penghentian sementara operasional bila ditemukan pelanggaran serius.
Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan DPRD agar tidak berlindung di balik prosedur administratif semata.
“DPRD harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap keselamatan pekerja,” ujar Riskam.
Ia menegaskan, keselamatan kerja tidak bisa ditawar. Setiap kelalaian dan sikap diam terhadap kasus berulang, menurut dia, merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan.
Pemuda Muhammadiyah Haltim menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Mereka membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah tegas dari DPRD maupun pihak terkait.
Sumber: TernateHits
Komentar