Halbar — Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya (Gabungan Partai Perindo) DPRD Halmahera Barat, Fillarensia Glenpatricson Balatjai, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna menelusuri berbagai persoalan pelayanan di RSUD Jailolo, terutama terkait kelangkaan obat-obatan yang dikeluhkan masyarakat, Senin (3/09/2026).
Fillarensia menilai pembentukan Pansus BLUD menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, persoalan kelangkaan obat tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.
“Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya mendukung penuh pembentukan Pansus BLUD. Kami menilai banyak persoalan yang perlu ditelusuri secara serius, terutama terkait kelangkaan obat yang sering dikeluhkan masyarakat saat berobat di RSUD Jailolo,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan RSUD sebagai fasilitas kesehatan utama di Halmahera Barat seharusnya mampu menjamin ketersediaan obat bagi pasien. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih sering terjadi kekosongan obat sehingga pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Rumah sakit daerah seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk menjamin ketersediaan obat. Jangan sampai masyarakat yang sudah datang berobat justru dibebani lagi dengan membeli obat di luar,” tegasnya.
Fillarensia juga berharap Pansus BLUD nantinya dapat mengurai secara jelas penyebab terjadinya kelangkaan obat, apakah berkaitan dengan manajemen pengadaan, distribusi, maupun tata kelola keuangan BLUD.
Menurutnya, jika ditemukan adanya persoalan dalam sistem pengelolaan, maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
“Kami berharap melalui Pansus BLUD ini semua persoalan bisa dibuka secara terang. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo benar-benar berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan.
“Karena itu, pembentukan Pansus dinilai sebagai langkah konstitusional untuk memastikan pelayanan rumah sakit berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar