Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Langkah strategis ini untuk memperkuat sinergi dan penyelarasan kebijakan hukum antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Kanwil, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa pembentukan FKK diharapkan mampu menghilangkan fragmentasi kebijakan serta mendorong kolaborasi lintas sektor.
“Pentingnya komitmen bersama, keterbukaan komunikasi, dan integrasi lintas perangkat daerah demi memastikan forum berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Budi, Senin 2 Maret 2026.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Pemkab Halbar, Mia Kusuma Fitriana menjelaskan bahwa FKK digagas sebagai respons atas tantangan kebijakan publik, termasuk koordinasi yang lemah antarinstansi, tumpang tindih regulasi, dan duplikasi program.
“FKK juga diharapkan menjadi ruang lahirnya kebijakan berbasis bukti yang didukung peningkatan kapasitas SDM,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif yang menghasilkan sejumlah masukan strategis terkait mekanisme pembentukan dan pelaksanaan FKK di tingkat daerah.
Sumber: RRI Ternate
Komentar