Halsel – Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Bibinoi (IPMB), Munira Yoba, menilai terhambatnya rujukan medis seorang ibu hamil di Desa Wayatim sebagai bukti lemahnya dukungan infrastruktur kesehatan dan transportasi di wilayah pedesaan Kabupaten Halmahera Selatan.
Menurut Munira, insiden yang menyebabkan bayi lahir dalam kondisi asfiksia neonatorum itu tidak bisa semata-mata dipandang sebagai dampak banjir musiman.
Ia menyebut peristiwa tersebut mencerminkan belum siapnya infrastruktur dasar dalam menjamin keselamatan warga di daerah terpencil.
“Ini bukan hanya soal cuaca atau banjir. Ini soal akses yang dari awal memang tidak dirancang untuk menjamin keselamatan ibu dan anak dalam situasi darurat,” ujar Munira dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, proses rujukan Wahyuni Hi. Latif dari Pondok Bersalin Desa Wayatim menuju Puskesmas Bibinoi harus terhenti di Sungai Rahim atau Sungai Bibinoi akibat arus banjir yang tinggi.
Tim medis sempat berganti moda transportasi dari perahu ke kendaraan darat sebelum akhirnya menunggu berjam-jam di tepi sungai.
Dalam kondisi genting itu, bidan yang mendampingi pasien bahkan berjalan kaki menembus banjir sejauh beberapa kilometer untuk mencari bantuan tambahan.
Pasien baru tiba di fasilitas kesehatan sekitar pukul 09.00 WIT setelah dievakuasi menggunakan alat transportasi darurat dengan bantuan warga.
Munira mengatakan hambatan rujukan akibat infrastruktur yang tidak memadai kerap terjadi, terutama saat musim hujan.
Ia mengutip keterangan tenaga kesehatan setempat yang menyebut beberapa kasus sebelumnya berujung fatal akibat keterlambatan penanganan medis.
IPMB mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan jembatan permanen dan jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun di wilayah rawan banjir.
Selain itu, ia menilai sistem rujukan kegawatdaruratan perlu diperkuat dengan dukungan ambulans dan sarana transportasi medis yang sesuai dengan kondisi geografis setempat.
“Selama akses dasar belum dibenahi, warga desa akan terus berada dalam risiko setiap kali menghadapi kondisi darurat medis,” kata Munira.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, pekerjaan umum, dan penanggulangan bencana agar penanganan persoalan infrastruktur dan layanan kesehatan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bagi Munira, kasus di Wayatim menjadi peringatan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut perlindungan hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan tepat waktu.
Komentar