“Pesta Babi,” Halmahera Utara, dan Ketakutan Menjadi Penonton di Tanah Sendiri

Kab Halut41 Dilihat

Belakangan ini, film dokumenter Pesta Babi ramai diputar di berbagai ruang diskusi masyarakat di Halmahera Utara. Dari kelompok pemuda, mahasiswa, aktivis, hingga komunitas masyarakat adat, film ini menjadi bahan percakapan yang terus memantik emosi dan kegelisahan publik.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu memang dibuat dengan sangat kuat secara visual dan emosional. Ia menghadirkan wajah-wajah masyarakat adat yang cemas kehilangan tanahnya, hutan yang berubah menjadi kawasan industri, serta ketakutan masyarakat kecil terhadap kekuatan modal yang datang atas nama pembangunan.

Film ini seperti ingin menanamkan satu pesan besar:

“Tanah bukan sekadar tempat hidup. Tanah adalah identitas, sejarah, dan harga diri manusia.” Dan kalimat itu terasa sangat menghantam kesadaran banyak orang di Halmahera Utara.

Sebab masyarakat di daerah ini juga sedang hidup di tengah kegelisahan yang sama: tentang tanah adat yang mulai dipetakan tanpa keterlibatan penuh masyarakat, tentang ruang hidup yang semakin menyempit, tentang hutan yang perlahan berubah menjadi konsesi, dan tentang ketakutan bahwa suatu saat masyarakat lokal hanya akan menjadi buruh dan penonton di atas tanah leluhur mereka sendiri.

Ketika dalam film itu muncul gambaran bagaimana masyarakat adat perlahan kehilangan kontrol atas ruang hidupnya, banyak orang Halmahera Utara merasa sedang melihat bayangan masa depan mereka sendiri, di situlah letak kekuatan Pesta Babi.

Film ini berhasil membakar emosi publik, Ia membangun kesan bahwa masyarakat adat sedang berhadapan dengan kekuatan besar yang perlahan mengambil tanah, hutan, dan masa depan mereka. Film ini menghadirkan pembangunan seolah selalu datang dengan wajah ancaman: alat berat, konsesi, peta investasi, dan masyarakat kecil yang perlahan tersingkir.

Penonton dibuat marah, penonton dibuat takut, penonton dibuat curiga dan di tengah maraknya isu tambang dan konflik tanah adat di Maluku Utara, terutama di Halmahera Utara, film ini menemukan momentumnya sendiri.

Namun justru karena itulah publik harus lebih kritis membaca film ini.

Pesta Babi terlalu kuat membangun emosi, tetapi kurang jujur menghadirkan kenyataan secara utuh. Film ini memilih berdiri sangat jauh di satu sisi: masyarakat adat digambarkan sebagai korban mutlak, sementara pembangunan dan investasi diposisikan hampir semata-mata sebagai ancaman dan bentuk kolonialisme baru.

Padahal realitas Halmahera Utara jauh lebih kompleks dari sekadar narasi “rakyat versus penguasa”.

Benar, konflik tanah adat itu nyata.
Benar, ada masyarakat yang takut kehilangan hak ulayatnya. Benar, ada keresahan terhadap dampak lingkungan dan ekspansi tambang.

Tetapi juga benar bahwa ribuan masyarakat Maluku Utara hari ini hidup dari perputaran ekonomi yang lahir karena investasi dan industri. Banyak anak muda bekerja di sektor pertambangan, transportasi, perdagangan, logistik, kontraktor lokal, hingga usaha kecil yang tumbuh karena aktivitas ekonomi baru. Ironisnya, sisi itu hampir tidak mendapat ruang dalam Pesta Babi.

Film ini lebih memilih membangun dunia hitam-putih: masyarakat adat adalah korban, investasi adalah ancaman, dan negara adalah kekuatan yang selalu berpihak pada modal.

Narasi seperti ini memang efektif membakar emosi publik. Tetapi jika terus diputar tanpa ruang dialog yang sehat, maka yang tumbuh bukan kesadaran kritis, melainkan rasa curiga sosial yang berkepanjangan.

Masyarakat akhirnya diarahkan untuk percaya bahwa seluruh pembangunan adalah bentuk penjajahan baru. Tambang dianggap musuh mutlak. Investasi dianggap alat perampasan. Padahal akar masalah sesungguhnya jauh lebih dalam: lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah adat, buruknya tata kelola sumber daya alam, serta minimnya keberanian pemerintah daerah memastikan masyarakat lokal benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri.

Halmahera Utara hari ini memang sedang berdiri di persimpangan besar sejarahnya, daerah ini kaya akan sumber daya alam. Tetapi daerah ini juga kaya adat, sejarah, dan identitas sosial masyarakatnya. Jika pembangunan dijalankan tanpa penghormatan terhadap hak masyarakat adat, maka konflik akan terus lahir. Tetapi jika masyarakat terus digiring untuk membenci seluruh gagasan tentang investasi dan pembangunan, maka daerah ini juga akan terjebak dalam ketakutan tanpa arah.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan masyarakat adat. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan film dokumenter menjadi satu-satunya sumber kebenaran dalam membaca realitas sosial yang begitu rumit.

Sebab film, sekuat apa pun, tetap dibangun dari sudut pandang.

Dan sudut pandang yang terlalu berat pada satu sisi dapat melahirkan persepsi yang tidak utuh.

Halmahera Utara membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan yang diputar di layar. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah keberanian untuk memperjuangkan keseimbangan: tanah adat harus dilindungi, lingkungan harus dijaga, hak masyarakat lokal harus dihormati, tetapi pembangunan juga harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi rakyat.

Karena sesungguhnya persoalan terbesar masyarakat Halmahera Utara hari ini bukan hanya soal tambang atau investasi.

Tetapi tentang satu ketakutan besar:
jangan sampai suatu hari rakyat kehilangan hak atas tanahnya sendiri, lalu dipaksa menjadi penonton di negeri leluhurnya sendiri. Ketakutan itulah yang sedang dimainkan dengan sangat kuat oleh Pesta Babi.


Penulis: Devid Marthin (Ketua Umum KNPI Halmahera Utara) 

nama-iklan

Komentar