Sofifi — Koordinator Wilayah XV Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku Utara, Jufri Bayar, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri) yang dinilai sigap merespons konflik hingga berhasil mempertemukan dan mendamaikan masyarakat Desa Sibenpopo dan Banemo di Kabupaten Halmahera Tengah.
Menurut Jufri, perdamaian tersebut menjadi momentum bersejarah bagi kedua desa untuk membuka lembaran baru kehidupan yang lebih harmonis di bawah spirit Fagogoru—nilai kearifan lokal yang menjunjung persaudaraan, kasih, dan saling menghormati. Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada rasa curiga maupun saling menyalahkan di tengah masyarakat.
“Yang harus kita bangun ke depan adalah rasa cinta kasih, saling menghargai, dan komitmen menjaga persaudaraan di bumi Fagogoru,” ujarnya pada keterangan rilisnya Rabu, (8/4/2026).
Ia menambahkan, peristiwa konflik tersebut menjadi pelajaran penting tentang urgensi menjaga persatuan sebagai sesama anak bangsa. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang berupaya memecah belah hubungan sosial yang telah lama terjalin.
Lebih lanjut, Jufri menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk mengusut tuntas kasus dugaan pembunuhan di hutan Patani Barat. Ia menilai, pengungkapan pelaku merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
“Keberhasilan kepolisian mengungkap pelaku adalah langkah paling penting. Selama pelaku belum ditemukan, wajar jika publik mempertanyakan proses hukum yang berjalan,” tegasnya.
Jufri juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk tetap bersabar serta menghormati setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung, sembari mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk bertindak cepat dan tepat.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar tidak hanya hadir saat konflik terjadi. Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada, khususnya di wilayah Patani Barat, Halmahera Tengah.
“Pemerintah tidak boleh hanya reaktif. Harus ada langkah preventif dan penyelesaian menyeluruh terhadap akar masalah di masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Tiklas Babua
Komentar