Presiden Prabowo: Saya Kaget Pertamina Punya 200 Anak dan Cucu Perusahaan. Katanya, Ada Peraturan-peraturan Aneh yang Sulit Diaudit 200 Anak dan Cucu Perusahaan itu!
——————————————————-
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu gemuk dan sulit diawasi.
Hal ini disampaikan dalam acara tasyakuran tahun pertama Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Presiden menyoroti fenomena banyaknya anak, cucu, hingga cicit perusahaan di bawah naungan BUMN besar.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah PT Pertamina (Persero) yang disebut memiliki ratusan entitas di bawahnya.
“Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan perusahaan negara Pertamina. Ternyata iktikad baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan pimpinan Danantara.
Presiden juga menyentil adanya regulasi yang dianggap menghambat transparansi dan akuntabilitas pada level cucu perusahaan. Menurutnya, hal ini menjadi celah bagi penyimpangan karena adanya pembatasan audit oleh negara.
“Dan aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan ndak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?” tegas Presiden Prabowo.
Prabowo menilai struktur yang terlalu kompleks ini mustahil bisa dikelola dengan efisien jika tidak berada di bawah satu komando yang rasional.
Ia mencatat bahwa secara total terdapat lebih dari 1.000 entitas yang berada di bawah pengelolaan negara, jauh melampaui angka 250 perusahaan yang sebelumnya dilaporkan.
“Tidak ada pelajaran management di mana pun di dunia, satu management bisa ngelola 1000 entitas,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa penyimpangan dari iktikad baik para pendiri bangsa telah terjadi seiring berjalannya waktu.
Oleh karena itu, melalui konsolidasi di bawah Danantara, Presiden ingin memastikan seluruh aset negara dikelola dengan standar terbaik dunia. Ia menargetkan pengawasan ketat agar tidak ada lagi kebocoran pada darah ekonomi bangsa Indonesia.
Presiden telah menginstruksikan lembaga penegak hukum dan pengawas seperti BPK, BPKP, Kejaksaan, hingga Kepolisian untuk masuk dan melakukan pengawasan secara menyeluruh di setiap tingkatan perusahaan.
“Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi,” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews/Igman Ibrahim)
Komentar