Ternate, Kementerian Desa bekerja sama dengan 10 asosiasi desa dan sejumlah perwakilan perangkat desa menggelar forum publik untuk membedah informasi seputar koperasi desa (kopdes) dan koperasi keluarga. Dalam forum itu, mereka menegaskan bahwa berita-berita yang menyebut penutupan warung-warung di desa termasuk larangan masuk dalam radius 2 km adalah berita bohong dan fitnah, serta telah dilaporkan kepada aparat hukum.
Kegiatan berlangsung di pelabuhan perikanan Ternate Bastiong Tala game, 5/8/2026.
Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyampaikan narasi tentang larangan dalam radius 2 kilometer itu, dan menilai tuduhan tersebut sangat menyesatkan.
Forum publik ini dibentuk untuk membuka ruang informasi dua arah antara para pengambil kebijakan seperti Pangan, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, atau BMN, dengan para kepala desa, BPD, perangkat desa, pendamping, kepala daerah, kampus, OKP, dan Ormas. Tujuannya adalah membedah narasi tentang kopdes dan memastikan informasi yang disebarkan akurat serta terjaga stabilitas kepentingan publik.
Mereka menjabarkan Kop des sebagai infrastruktur pemerintah, bukan sekadar warung atau supermarket. Kop des difokuskan untuk berfungsi dalam penyaluran bantuan, barang bersubsidi, dan layanan lain yang mendukung pemerintahan di tingkat desa. “Kop des yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Pembangunan tadi sebagai infrastruktur pemerintah itu benar-benar bisa kita kawal secara sama-sama,” ujar Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
Adapun progres fisik Kop des, termasuk rencana lokasi pembangunan dan fasilitas pendukungnya, juga dibahas. Di Maluku Utara, pembangunan Kop des sedang berlangsung dengan target tahap pertama sekitar 35.800an unit yang akan selesai pada akhir Agustus. Karena kendala lahan, sejumlah lahan tanah dipandang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, dengan rencana lahan ideal sekitar seribu meter persegi, lengkap dengan bangunan enam ratus meter persegi untuk parkir. Rencana pembangunan akan dilakukan bertahap, dengan evaluasi jika diperlukan. “Tahun depan,” Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
Kop des direncanakan menjadi pusat infrastruktur pemerintah desa, dengan fasilitas seperti titik layanan yang bisa diisi agen-agen seperti PT POS, PLN, Himbara, PKH, Gas LPG, SPHP, dan layanan lain yang akan memanfaatkan Kop des sebagai sarana distribusi dan layanan bagi warga desa. Mereka menegaskan bahwa keberadaan Kop des akan meningkatkan kehadiran warga desa untuk menggunakan fasilitas tersebut, meskipun di beberapa lokasi jaraknya relatif dekat.
Dalam urutan operasional, manajemen Kop des akan dijalankan oleh manajer yang dilatih melalui program berkerja, dengan dukungan tenaga kerja dari desa setempat. Diperkirakan setiap Kop des memiliki 6–7 orang pegawai internal, dengan penugasan yang berasal dari desa setempat. Negara menegaskan komitmen untuk mendampingi dan memastikan program Kop des berjalan on the track. Mereka juga menyatakan bahwa jika ada hambatan, solusi terbaik.
Penegasan hukum atas penyebaran informasi palsu menjadi bagian penting dari upaya ini. Sejumlah akun dan individu yang menyebarkan informasi menyesalkan diproses dan dilaporkan minggu lalu. Pihak hukum yang berwenang diharapkan menindak tegas penyebar konten yang merusak stabilitas akar rumput dan kepentingan publik.
Secara keseluruhan, forum publik ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai koperasi desa dan koperasi keluarga, serta memastikan narasi yang disebarkan sejalan dengan realitas program Kop desa. Penyelenggara menekankan bahwa Kop des adalah bagian dari infrastruktur pemerintah yang akan memfasilitasi distribusi bantuan dan layanan publik bagi warga desa, sambil terus memantau perkembangan dan hambatan yang ada.
Reporter:Nurni abdullah
Komentar