Ternate – Persatuan Selancar Ombak Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar rapat persiapan pelantikan kepengurusan daerah di Samatira Resto, Kampung Makassar, Kota Ternate, Kamis 14 Mei 2026.
Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus provinsi bersama perwakilan pengurus kabupaten dan kota dari sejumlah daerah di Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate.
Dalam pertemuan itu, pengurus membahas berbagai agenda menjelang pelantikan resmi PSOI Maluku Utara. Pembahasan meliputi kesiapan organisasi, teknis pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar daerah, hingga program pengembangan olahraga selancar ombak di wilayah kepulauan tersebut.
Ketua Umum Pengurus Provinsi PSOI Maluku Utara, Kalbi Rasyid mengatakan, pelantikan pengurus menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong pengembangan olahraga selancar ombak di Maluku Utara.
Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi besar sebagai daerah maritim dan destinasi wisata bahari yang dapat dikembangkan melalui olahraga selancar ombak.
“Melalui pelantikan ini, kami ingin membangun organisasi yang solid dan mampu menjadi wadah pembinaan atlet selancar ombak di Maluku Utara. Potensi daerah kita sangat besar sehingga perlu dikelola secara serius dan profesional,” ujar Kalbi, Kamis (14/5/2026).
PSOI Maluku Utara juga berencana memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas peselancar, serta pelaku industri pariwisata untuk mendukung perkembangan olahraga sekaligus promosi wisata daerah.
Selain itu, rapat turut membahas rencana penyelenggaraan event selancar ombak berskala internasional di Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang promosi wisata bahari Maluku Utara sekaligus membuka peluang bagi atlet lokal tampil di level internasional.
Rapat juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi antar pengurus kabupaten dan kota dalam menyusun agenda pembinaan atlet serta kalender kegiatan olahraga selancar ombak di Maluku Utara.
Kegiatan ditutup dengan pembagian Surat Keputusan kepengurusan kepada pengurus daerah sebagai bentuk legalitas organisasi dan penguatan struktur kepengurusan PSOI di masing-masing wilayah.
Sumber: RRI Ternate
Komentar